Ichsanuddin
Noorsy, Ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).JAKARTA
(Suara Karya): Kesiapan ekonomi nasional dalam menyongsong pasar tunggal
ASEAN mulai tahun 2015 sungguh mencemaskan. Pasar tunggal ASEAN sulit
diharapkan menjadi faktor yang menguntungkan karena tenggat waktu yang
tersedia (4 tahun) untuk membangun kesiapan dan persiapan relatif tak
akan memadai lantaran kondisi ekonomi nasional telanjur amburadul.Dalam konteks
itu pula, dunia usaha nasional diperkirakan tidak mampu memanfaatkan
pasar tunggal ASEAN itu. Terlebih lagi, akibat ekses perdagangan bebas
China-ASEAN (CAFTA) sejak tahun lalu, orientasi dunia usaha nasional
cenderung berubah menjadi sekadar pedagang, bukan lagi produsen.Demikian
rangkuman pendapat ekonom Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
Ichsanuddin Noorsy dan Ketua Dewan Pakar Koperasi Indonesia (Dekopin)
Teguh Boediyana di Jakarta, Senin (9/5). Turut memberikan komentar
mengenai kerja sama negara-negara ASEAN dalam menyongsong pasar tunggal
ASEAN adalah Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto.Mereka dimintai
pendapat berkaitan dengan hasil KTT ASEAN di Jakarta pekan lalu. Forum
tersebut antara lain memutuskan bahwa pasar tunggal ASEAN tetap
dilaksanakan mulai tahun 2015.Bagi Ichsanuddin Noorsy, kesepakatan KTT
ASEAN di Jakarta tentang pasar tunggal ASEAN tidak lebih sekadar menjalani
peta jalan (road map) Kelompok Negara Dua Puluh (G-20). Peta jalan
tersebut, katanya, di banyak negara tidak bisa dijalankan."Dengan
peta perdagangan kita yang lemah sekarang ini, maka pasar tunggal ASEAN
sulit bisa mendatangkan manfaat bagi kepentingan ekonomi nasional,"
kata Noorsy.Menurut dia, kesiapan ekonomi nasional -- industri
pengolahan, khususnya--memasuki perdagangan bebas bisa diukur dari faktor
daya saing yang terdiri atas empat komponen, yaitu harga relatif murah,
kualitas bagus, pasokan terjaga baik dengan biaya rendah, serta inovasi
tak pernah mandek.Noorsy berpandangan, dalam ekonomi nasional, keempat
komponen daya saing itu justru begitu lemah. Karena itu, dia cemas bahwa
pasar tunggal ASEAN bagi ekonomi nasional tidak menjadi berkah, tetapi
malah membawa petaka. Yaitu bahwa ekonomi nasional sekadar menjadi pasar
bagi produk-produk negara lain, sementara produk nasional sendiri sirna
dari percaturan."Karena itu, pernyataan (pemerintah) siap tidak siap
mengikuti perdagangan bebas ini sungguh tidak bijaksana. Pemerintah
sebenarnya berpihak kepada siapa?" ujar Noorsy.Dia lalu menekankan
bahwa struktur kebijakan pemerintah mengenai semangat mengikuti pasar
bebas ini telah melanggar alinea pertama pembukaan konstitusi negara dan
Pasal 33 UUD 1945 yang tegas mengatur, mengenal, dan memutuskan
penguasaan hajat hidup orang banyak oleh negara, sehingga arah kebijakan
ekonomi tidak benar-benar bersifat komersial.Sementara itu, Teguh
Boediyana menilai, pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN berpotensi mempersulit
ruang gerak pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) Indonesia. Menurut dia,
UKM di dalam negeri niscaya tidak berdaya seperti dalam konteks CAFTA
mulai tahun lalu.Menurut Teguh, UKM Indonesia masih terkendala rendahnya
daya saing produk maupun kualitas sumber daya manusia (SDM). "Selama
ini, pemberdayaan UKM, khususnya pada skala mikro dan kecil, tidak
berdasar konsep dan arah yang jelas," katanya.Teguh juga
menyebutkan, selama enam tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), sinergisitas para pemangku kepentingan dalam membangun
UKM sangat rendah. "Presiden selama ini seolah tidak melihat bahwa
aparat dan para menteri banyak yang berpola pikir egosektoral dan tidak
membangun harmoni atau sinergi dalam memberdayakan UKM," tuturnya.Apalagi
sebagian banyak UKM adalah pelaku sektor informal. Karena itu, sulit bagi
mereka untuk berdaya saing secara individual. "Mestinya UKM
disinergikan dalam institusi koperasi," katanya.Teguh menambahkan,
sudah saatnya pemerintah melakukan konsolidasi untuk membangun sektor
UKM-nya. Sebab, jika tidak ada keseriusan pemerintah, kata dia, maka UKM
Indonesia terancam hanya akan menjadi retailer produk negara ASEAN
lainnya.Ketua Komisi VI DPR RI Airlangga Hartarto mengatakan, ASEAN bisa
menjadi kawasan ekonomi terbesar kesembilan di dunia jika memosisikan
sebagai kawasan terbuka terhadap dunia internasional dan melibatkan
komunitas."ASEAN ke depan, jangan hanya membuka pasar, tapi juga
harus membuka jasa, yakni menyediakan dan menerima tenaga kerja profesional,
terampil, maupun tenaga kurang terampil," kata Airlangga
Hartarto.Untuk itu, Airlangga mengusulkan gagasan tersebut di hadapan
peserta "The 8th ASEAN Leadership Forum" yakni para pengusaha
ASEAN. Menurut dia, usulan tersebut tidak hanya penting bagi pemerintah,
tapi juga penting untuk bisnis komunitas dan masyarakat. "Hal yang
penting harus dilakukan ASEAN harus membuka pasar sekaligus sektor
jasa," katanya.Di sisi lain, dia mengatakan, ASEAN jangan hanya
meminta keuntungan ekonomi, tapi juga harus sesuai dengan perputaran dari
ASEAN komunitas itu sendiri. Jika mobilitas masyarakat tidak dibuka, maka
tak akan ada komunitas ASEAN.Padahal untuk menyiapkan komunitas bisnis,
maka harus dibuktikan dengan terbukanya peluang bisnis dan lapangan kerja
yang luas. Dengan ini, maka akan terbentuk ASEAN sebagai kawasan ekonomi
terbesar kesembilan di dunia. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah
negara-negara di ASEAN harus membuka diri dengan membebaskan bea masuk
serta investasi.Sementara itu, Menteri Keuangan Agus Martowardojo
mengatakan, ada upaya percepatan ASEAN Economic Community 2015, khususnya
bidang keuangan, mulai dari pasar modal, asuransi, termasuk pajak, hingga
bea dan cukai.Saat ini, negara-negara ASEAN juga berharap dana
infrastruktur dapat beroperasi mulai 2012 untuk mewujudkan keterhubungan
(interconnectivity) negara-negara di kawasan Asia Tenggara. "ASEAN
Infrastructure Fund itu kita harapkan akhir 2011 ini sudah bisa
diformalkan, sehingga 2012 sudah bisa beroperasi," tuturnya.Dia
menyebutkan, Bank Pembangunan Asia (ADB) dan negara-negara ASEAN sepakat
membentuk Dana Infrastruktur ASEAN untuk mendukung pembiayaan pembangunan
infrastruktur, di mana total dana yang akan dihimpun mencapai 480 juta
dolar AS. "Salah satu yang ingin diwujudkan oleh ASEAN yakni ASEAN
interconnectivity, maka itu Indonesia pasti akan berusaha menjaga
connectivity supaya selaras," katanya.
(A
Choir/Andrian/Bayu)
|
|
|
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar